Pemerintah Sudah Punya Cara Atasi Persoalan Tax Amnesty
Foto: Ilustrasi.

Jakarta, Seruu.com - Presiden Jokowi berharap supaya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait ‘Tax Amnesty’ atau pengampuan pajak segera  diselesaikan oleh DPR-RI, namun bila proses di DPR berlarut-larut, pemerintah sudah punya cara mengatasi persoalan ini sesegera mungkin.

“Caranya apa, tentunya kita menunggu apa yang terjadi di DPR. Tetapi sebenarnya sekali lagi, Presiden mengharapkan Tax Amnesty dapat diselesaikan pada masa sidang berikut ini,” ungkap Seskab Pramono Anung kepada wartawan usai rapat terbatas masalah pencucian uang dan penggelapan pajak, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/3) petang.

Pemerintah, kata Seskab, mengharapkan DPR menyelesaikan pembahasan RUU Tax Amnesty itu, karena kalau sudah selesai akan sangat membantu. “Tapi kalau ternyata tarik-menariknya kepanjangan, jujur pemerintah sudah punya cara untuk instrumen bagaimana persoalan pajak ini terselesaikan,” ungkapnya.

Saat ditanya apa instrumennya?, Seskab menjawab, “Ya instrumennya sudah ada, tapi akan kita sampaikan kalau ternyata tax amnesty tidak dapat terselesaikan,” kata dia.

Seskab, Pramono Anung mengutip data dari Menteri Keuangan, dimana di dua negara ada lebih dari 6.000 WNI, SPV-nya sekitar 2.000 lebih. “Sekarang ini sudah menjadi era keterbukaan. Sehingga diketahui orangnya siapa, jumlahnya berapa, ternyata orang Indonesia banyak yang kaya-kaya ya,” ujarnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS. Brodjonegoro mengklaim sudah punya data-data rekening orang Indonesia di luar negeri. Ia berharap, dengan skema yang akan diterapkan, yaitu pengampuan pajak, rekening tersebut bisa kembali ke Indonesia, atau paling tidak dideclare secara tegas.

“Kami sudah tahu bagaimana polanya. Polanya biasanya dibentuk Special Purpose Vehicle (SPV), atau SPV, yang ada di berbagai tempat di dunia, yang paling populer untuk Indonesia adalah British Virgin Islands. Nah dari situ kemudain SPV-SPV tersebut menyimpan uangnya di salah satu negara,” jelas Menkeu kepada wartawan di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/3) petang.

Menkeu menyatakan, pihaknya sudah mengidentifikasi banknya maupun rekeningnya. Ia menyebut, di salah satu negara ada lebih dari 6.000 Warga Negara Indonesia (WNI) yang punya rekening di negara tersebut. Dan kemudian ada 2.000 SPV yang  terkait dengan 6.000 nama WNI tersebut.

Tentunya uang yang disimpan di sana belum tercatat sebagai aset yang dilaporkan di dalam SPT (Surat Pemberitahuan) tahunan pajak. “Tentunya ini adalah bagian nanti yang kita kejar,” kata Menkeu dan berharap pemilik uang itu dengan sukarela  melaporkan atau ikut di dalam program pengampunan pajak yang akan dilakukan pemerintah nantinya. -seskab-

[hs]

Tags:

BAGIKAN


Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
Peraturan Komentar