Evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi, 9 Peraturan Masih Belum Selesai
Menko Perekonomian Darmin Nasution didampingi Seskab Pramono Anung memberikan keterangan pers usai mengikuti ratas (24/5).

Jakarta, Seruu.com - Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, dari paket Kebijakan Ekonomi I hingga XII terdapat 203 deregulasi, dimana telah dikeluarkan 96 persen atau sebanyak 194 peraturan, mulai dari Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), dan seterusnya.

"Jadi yang masih belum keluar juga, masih dalam pembahasan ada sembilan atau 4%," ungkap Darmin kepada wartawan usai Rapat Terbatas tentang Evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi I-XII di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/5) petang.

Secara terinci Darmin menyampaikan, Paket Kebijakan Ekonomi I ada 124 peraturan dan sudah selesai 97%; Paket Kebijakan Ekonomi II terdapat 15 peraturan dan sudah selesai 100%; Paket Kebijakan Ekonomi III terdapat 8 peraturan dan sudah selesai 100%; Paket Kebijakan Ekonomi IV ada 10 peraturan dan sudah selesai 8 peraturan atau 80%.

Selanjutnya Paket Kebijakan Ekonomi V ada 3 peraturan dan telah selesai 100%; Paket Kebijakan Ekonomi VI ada 5 peraturan dan telah selesai 100%. Paket Kebijakan Ekonomi VII ada 5 peraturan dan telah selesai 4 peraturan atau 80%;  Paket Kebijakan Ekonomi VIII terdapat 3 peraturan dan telah selesai 100%.

Paket Kebijakan Ekonomi IX ada 7 peraturan dan telah selesai 5 peraturan atau 71%; Paket Kebijakan Ekonomi X terdapat satu Peraturan Presiden dan sudah selesai 100%; Paket Kebijakan Ekonomi XI terdapat 5 peraturan dan sudah selesai 4 peraturan atau 80%; dan Paket Kebijakan Ekonomi XII ada 17 peraturan dan sudah selesai 100%.

Artinya, lanjut Darmin, ada 9 peraturan yang belum selesai . “Kementeriannya mana, peraturannya nomor berapa, ada dimana dia sekarang, itu semuanya ada penyelesaiannya,” ujarnya.

Menurut Darmin, setelah mempelajari itu ada berapa peraturan yang sebenarnya masih harus diturunkan walaupun tidak diperintahkan secara eksplisit. Ia menyebutkan, yang masih harus diturunkan itu 26 Peraturan Menteri yang harus terbit.

"Ini pun sebenarnya sudah kita komunikasikan kepada kementerian dan lembaga dan prosesnya sedang berjalan," terang Darmin seraya menambahkan, berdasarkan alasan tersebut, task force diputuskan oleh Presiden.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, task force dibentuk untuk memonitor dan mengidentifikasi kenapa pelaksanaan deregulasi belum selesai, apa yang masih kurang, sampai memang tidak ada perintahnya tetapi perlu peraturan pelaksanaan.

"Task force ini penting untuk mengetahui apakah ada hambatan dalam pelaksanaan deregulasi yang telah dikeluarkan yang mungkin tidak sadari," kata Darmin seraya menjelaskan, hal tersebut mungkin tidak langsung terkait dengan Perpres yang ada, atau ada aturan lain yang terkait yang itu diperlukan supaya pelaksanaannya menjadi lancar.

"Artinya, task force ini yang langsung di bawah Presiden dan nanti ada di kantor Menko, dimaksudkan untuk mengetahui dari kalangan dunia usaha, dari wartawan, dari mungkin juga analis, barangkali mereka bisa bilang ini masih kurang aturan,” sambung Darmin. (hs)

Tags:

BAGIKAN


Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
Peraturan Komentar