Presiden: Tax Amnesty Jadi Momentum Perbaikan Sistem Perpajakan
Presiden Jokowi berbincang dengan petugas pelayanan pajak saat Sidak di Kantor Pajak, Jakarta, Rabu (28/9). -Setpres-

Jakarta, Seruu.com - Saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelayanan Tax Amnesty di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta, Jalan Ridwan Rais, Jakarta Pusat, Rabu (28/9), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan bahwa besarnya animo masyarakat terhadap kebijakan pengampunan pajak (Tax Amnesty) merupakan momentum untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia.

"Dengan antusiasme seperti ini ada antre dari pagi jam 3, jam 4, ini baik. Ini momentum yang baik untuk meningkatkan tax base kita," ujar Jokowi kepada media dan menyimpulkan, ada kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak. Karena itu, orientasi pemerintah sekarang membangun trust.

Reformasi bidang perpajakan kita, tambah Presiden, harus dimulai, sistem pelayanan, sistem administrasi, semuanya memang harus dimulai. Ia menegaskan, saat ini adalah momentum kita untuk mereformasi sistem perpajakan, sehingga nanti pada babakan yang kedua ada undang-undang KUP, UU PPH, UU PPN.

"Ini harus mulai dikerjakan lebih detil sehingga ke depan perpajakan kita sistemnya menjadi lebih baik," tambahnya. Jokowi
mengungkapkan bahwa hingga saat ini jumlah deklarasi program tax amnesty telah mencapai angka Rp2.700 triliun.

Menurut Presiden Jokowi, perolehan ini merupakan angka yang besar dibandingkan dengan negara lain. "Insha Allah hari ini bisa tembus Rp3.000 triliun, pergerakan ini harus disadari, ada momentum, ada trust, ada kepercayaan", kata Jokowi.

Presiden mengaku mendapat banyak permintaan agar program pengampunan pajak itu bisa diperpanjang, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah memberikan kemudahan administrasi diperpanjang hingga Desember 2016.

"Ini kan baru periode 3 bulan yang pertama, masih ada periode 3 bulan yang ke-2, masih ada periode 3 bulan yang ketiga. Jangan dilihat 30 September sudah rampung, belum. Masih ada babakan kedua, babakan ketiga, nanti kita lihat," kata Presiden.

Mengenai aset pemilik modal di luar negeri, Presiden Jokowi mengatakan, sebetulnya uang yang di luar negeri sudah banyak juga yang ada di dalam negeri. Ia menyebutkan, di lapangan back to back, ada crossing saham.

"Artinya yang kita perkirakan dulu banyak di luar, artinya sebetulnya sebagian sudah di dalam. Ini yang kita ingin dorong terus agar yang di luar itu bisa masuk, sehingga ada arus modal masuk, arus uang masuk, ada capital inflow, dan itu akan memperbaiki ekonomi kita," terang Jokowi.

Saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) pelayanan amnesti pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Grogol Petamburan di Jalan S Parman Jakarta Barat itu, Presiden Jokowi juga sempat berbincang dengan beberapa Wajib Pajak (WP) yang sedang antri mengikuti program tax amnesty. "Kenapa sukanya kok pada mepet-mepet?," tanya Presiden kepada beberapa  WP di KPP Grogol Petamburan Jakarta Barat.

Sejumlah WP yang akan memanfaatkan kebijakan tax amnesty menunggu antria di KPP itu. "Silakan dibayar dulu, nanti persyaratan administrasinya bisa menyusul, nanti bisa ke sini dulu," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang mendampingi Presiden Jokowi melakukan sidak.

[hs]

Tags:

BAGIKAN


Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
Peraturan Komentar