Presiden Menyentil Para Gubernur Terkait Masih Ruwetnya Perizinan
Presiden Jokowi pada Rakor dengan para Gubernur seluruh Indonesia, Kamis (20/10), di Istana Negara, Jakarta. (seskab)

Jakarta, Seruu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil masih ruwetnya pengurusan perizinan di daerah pada saat rapat koordinasi bersama Gubernur dari seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/10) siang.

Hal inilah, menurut Presiden Jokowi, yang sering dikeluhkan masyarakat kepadanya, karena ini nanti larinya juga ke pungutan liar, dan akan menghambat investasi di daerah. Ia mengingatkan ini karena merupakan kewenangan para Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pada pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Jaksa Agung Prasetyo, dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian.

Ia mencontohkan izin yang berkaitan dengan manufaktur dan industri, yang dikeluhkan para investor saat bertemu dirinya tadi pagi. "Mereka hitung izin itu hampir 2.000, lembarnya bisa sampai 20.000 lembar kalau dari pusat diurutkan sampai ke daerah. Kalau seperti ini kita terus-teruskan enggak akan tahan, investor enggak akan tahan," ungkap Jokowi.

Indeks daya saing serta indeks kemudahan berusaha di Indonesia, tambah Jokowi, jauh sekali dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Ease of doing business di negara Indonesia masih ada pada peringkat 109, dari yang sebelumnya peringkat 120, sementara Thailand pada peringkat 49, Malaysia 18, dan Singapura nomor 1.

"Ini perlu saya ulang-ulang supaya kita bisa melihat diri kita sendiri. Memang izin ini yang harus segera disederhanakan dan segera disimpelkan," tegas Presiden Jokowi.

Di semua tempat, lanjutnya, ternyata ada untuk mengurus izin untuk mendirikan sebuah industri, apalagi dalam skala besar, dari izin yang dikeluarkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kesehatan, Lingkungan, ataupun Tenaga Kerja.

Hal ini, menurut Presiden Jokowi menyebabkan semakin ruwet. "Sekarang saja yang namanya rekomendasi itu bisa kayak menjadi izin, syarat bisa menjadi kayak izin. Ini yang harus dihentikan,"  tandas Presiden.

Presiden memberikan contoh, untuk mendirikan bangunan yang ada parabolanya diperlukan izin tersendiri untuk urusan parabola, hotel membuat kolam renang diperlukan izin tersendiri untuk urusan kolam renang, ataupun hotel dilengkapi restoran juga diperlukan izin tersendiri untuk restoran.

"Kalau diteruskan kayak gini sudahlah, sudah, percuma kita me-marketing-i, memasarkan, menginformasikan bahwa negara kita ini ramah terhadap investasi, negara ini welcome pada investasi, praktiknya masih seperti ini," tutur Presiden Jokowi.

Untuk itu, ia meminta para Gubernur memanggil Kepala-kepala Dinas atau melakukan pengecekan kepada Bupati/Walikota. "Kan yang bekerja di sana, syarat bisa menjadi izin, rekomendasi teknis sudah kayak ngurus izin. Padahal itu kan hanya lampiran-lampiran, pada saat kita mengajukan itu harusnya sudah," ujarnya.

Selanjutnya, Presiden menyampaikan akan membicarakan lebih lanjut mengenai pembebasan lahan, investasi di bidang pariwisata, dan yang lain-lainnya. Namun ia akan menyampaikannya setelah rakor dengan para Gubernur itu tidak dihadiri oleh media massa.

[hs]

Tags:

BAGIKAN


Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar gold
Peraturan Komentar